Jakarta, KabarBerita.id — Sejumlah ahli luar negeri mengungkapkan keprihatinan terkait hak asasi manusia (HAM) di Indonesia jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden RI. Menurut Laura Schwartz, seorang Analis Senior Asia Tenggara di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft, potensi peningkatan pelanggaran HAM dan penurunan demokrasi menjadi perhatian utama jika Prabowo kelak memenangkan pemilihan presiden 2024. Schwartz menekankan bahwa hal tersebut dapat merusak reputasi Indonesia dan mengurangi daya tariknya bagi investasi asing.
Profesor ilmu politik Asia Tenggara dan masalah keamanan di National War College di Washington DC, Zachary Abuza, juga mengkhawatirkan fokus potensial Menteri Pertahanan pada masalah Papua jika Prabowo menjadi presiden. Abuza menyatakan bahwa konflik di Papua, yang sering kali melibatkan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua, dapat memburuk di bawah pemerintahan Prabowo, mengingat rekam jejaknya yang keras terhadap masyarakat Papua.
Menurut Abuza, Prabowo cenderung mengandalkan pendekatan militer dalam menangani konflik Papua, daripada mencari solusi politik atau memberikan otonomi kepada wilayah tersebut. Dia memprediksi bahwa Prabowo akan meningkatkan kontrol negara atas Papua, bukan mengupayakan negosiasi atau solusi politik.
Sementara itu, dalam real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 58,58 persen, sedangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 24,26 persen, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mendapat 17,16 persen suara.
