Garut, KabarBerita.id — Bupati Garut, Rudy Gunawan beserta para bupati dan walikota turut hadir dan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jabar, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (9/11/2023).
Penandatanganan NPHD ini adalah sebuah komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang adil, bermartabat dan berkualitas melalui pengelolaan pendanaan.
Mengutip dari Siaran Pers Humas Jabar, melalui NPHD ini, Pemdaprov ingin memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pada Pilkada Serentak tahun 2024 telah memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk penyelenggaraan pilkada di daerah masing-masing.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey, mengatakan, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, anggaran dana hibah yang disepakati dalam NPHD ini pun terbilang besar. Namun tantangan penyelenggaraan dan kompleksitas logistik pun lebih signifikan.
“Tadi sudah ditandatangani NPHD, 40 persen dari total anggaran KPU dan Bawaslu. Jadi untuk KPU Rp441 miliar, untuk Bawaslu Rp122 miliar untuk tahun ini. Untuk tahun depan, Rp662 miliar untuk KPU, dan Rp183 miliar untuk Bawaslu,” sebut Bey. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pijakan utama dalam pengelolaan komponen pendanaan bersama ini.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Iip Hidajat, menyampaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebelumnya telah dilaksanakan rapat-rapat pembahasan terkait pendanaan bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk telah dilaksanakannya Penandatanganan Kesepakatan Bersama pada tanggal 21 Juni 2023 lalu.
“Kemudian setelah dilaksanakan pula, penandatanganan berita acara secara bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023,” ucapnya.
Ia mengatakan, seluruh tahapan proses dan mekanisme telah dilaksanakan. Dan pada tanggal 9 November 2023 ini, yang bertempat di Aula Barat Gedung Sate, dilaksanakan Penandatanganan Bersama Naskah Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan dan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman, mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta KPU dan Bawaslu yang telah melaksanakan beberapa proses menuju pemilihan kepala daerah.
Ia berharap, di momen krusial yang tepatnya akan berlangsung di tahun depan ini, seluruh Aparatur Negara mulai dari TNI, Polri, ASN, maupun Kejaksaan dapat memiliki netralitas yang tinggi dan tidak memiliki keberpihakan yang bisa menimbulkan suatu permasalahan.
“Karena bagaimana pun juga yang namanya keributan itu pasti dipicu oleh adanya rasa keadilan yang terusik, awalnya pasti dari situ dulu, ada kecurigaan, oleh karena itu kami yang tengah berkompetisi, politisi yang sedang berkompetisi mengharapkan betul bahwa bapak ibu yang merupakan mata rantai dari penjaga keamanan NKRI ini, TNI, Polri, ASN, Kejaksaan,” tandasnya.
