Jakarta, KabarBerita.id — Ribuan warga Israel turun ke jalan pada Sabtu akhir pekan lalu memprotes pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kontroversial.
Para pengunjuk rasa berdemo di Ibu Kota Tel Aviv sambil mengacungkan beragam spanduk dan slogan dengan tulisan “Demokrasi dalam bahaya” hingga “Bersama melawan fasisme dan apartheid”.
Beberapa demonstran turut mengibarkan bendera Israel hingga slogan dukungan terhadap Palestina bertuliskan “Palestinian Lives Matter”. Sementara pedemo lainnya turut memegang spanduk besar bertuliskan “Menteri Kriminal”, sebuah slogan yang selama ini banyak digunakan para pedemo anti-Netanyahu.
“Kakek-nenek moyang saya datang ke Israel untuk membangun sesuatu yang luar biasa di sini… Kami tidak ingin merasa bahwa demokrasi kami menghilang, bahwa Mahkamah Agung akan dihancurkan,” kata seorang pengacara yang ikut berunjuk rasa antara pengunjuk rasa yang hanya menyebut namanya sebagai Assaf seperti dikutip AFP.
“Ekstremis mulai mengerahkan pasukan mereka dan itu bukan lah suara mayoritas (warga),” kata pengunjuk rasa lainnya, Omer, seorang pekerja di sektor teknologi Tel Aviv.
Pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu saat ini digadang-gadang menjadi pemerintahan paling berhaluan sayap kanan dalam sejarah Israel.
Kebangkitan Netanyahu ke pucuk pemerintahan Israel memang membuat khawatir cukup banyak pihak. Sebab, kabinet Netanyahu sekarang diisi oleh sejumlah tokoh kontroversial yang selama ini berhaluan ekstrem kanan.
Salah satu tokoh paling kontroversial yang masuk jajaran kabinet Netanyahu ialah Itamar Ben Gvir yang merupakan Menteri Keamanan Nasional Israel. Baru saja didapuk menteri, Ia sudah melakukan kunjungan ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang membuat banyak pihak terutama dunia Islam marah.
Pemerintah baru Netanyahu juga telah mengumumkan niat untuk mengejar kebijakan perluasan pemukiman di Tepi Barat, Palestina, dan melakukan reformasi sosial yang membuat khawatir anggota dan pendukung komunitas LGBTQ.
Selain itu, menteri kehakiman Israel yang baru minggu ini juga mengumumkan program reformasi termasuk “klausa pengurangan” yang memungkinkan parlemen mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung.
Pemimpin oposisi sekaligus eks PM Israel, Yair Lapid, mengecam reformasi tersebut dan itu “membahayakan seluruh sistem hukum Negara”.
