Kabar Berita.id – Panglima TNI, Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo, menegaskan, TNI tidak boleh dimanfaatkan atau ditarik untuk kepentingan politik praktis. Mantan Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) itu kembali menegaskan, politik TNI adalah politik negara artinya segala sesuatu yang dilakukan TNI adalah demi tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
”Semua yang dilakukan TNI hanya untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah arti dari politik negara. TNI juga harus taat kepada hukum serta menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan apapun. TNI tidak boleh ditarik-tarik pada politik praktis,” ujar Panglima TNI dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (17/10).
Tidak hanya itu, Panglima TNI mengungkapkan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan soal soliditas antara TNI dan Polri. Presiden Joko Widodo, lanjut Panglima TNI, juga telah mengingatkan agar TNI dan Polri selalu netral, rukun, bersatu, bekerja secara profesional dan disiplin. Hal ini sebagai salah satu syarat agar masyarakat merasa teduh, aman, dan damai.
”Bagaimana membuat Indonesia teduh, aman, dan damai, hanya satu kuncinya yaitu soliditas TNI dan Polri,” kata mantan Pangkostrad tersebut saat memberikan pengarahan kepada 3.700 prajurit TNI di Hanggar Skadron 32 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus mengingat pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman, tentara bukan suatu golongan di luar masyarakat dan bukan kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya memiliki kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya.
Selain itu, prajurit TNI juga diminta untuk bisa menjaga kepercayaan rakyat. Sebab menurut Panglima TNI, rakyat adalah ibu kandung TNI. ”Saya minta seluruh prajurit paham dan bisa mempertahankan kepercayaan rakyat, karena kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan kekuatan strategis pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Sumber : Republika.co.id
