Jakarta, KabarBerita.id — Jepang memerintahkan seluruh anggota tapi net pemerintahan perdana menteri Fumio Kishida untuk memeriksa dan meninjau kembali hubungan mereka dengan kerja Unifikasi yang terseret pembunuhan eks PM Shinzo Abe.
Himbauan tersebut dikeluarkan setelah peringkat persetujuan publik Kishida terus anjlok sejak dilaporkan adanya sebanyak 40% pejabat senior kabinetnya terkait dengan Sekte yang berasal dari Korea Selatan tersebut.
Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan keterlibatan para pejabat dengan Gereja Unifikasi memicu kekhawatiran publik.
Matsuno mengatakan mengenai masalah yang terkait dengan kerja Unifikasi harus cukup memperhatikan hubungan dengan organisasi yang dikritik secara sosial sehingga orang tidak akan khawatir.
Dikutip Reuters, hubungan lama antara partai demokrat liberal yang berkuasa dengan kerja Unifikasi terus disorot semenjak terjadinya pembunuhan Abe pada 8 juli lalu. Abe Abe ditembak oleh Tetsuya Yamagami saat sedanv berpidato kampanye di depan stasiun Yamato Saidaiji Kota Nara.
Yamagami mengaku menembak Abe karena diduga terkait Gereja Unifikasi yang ia benci karena telah membuat keluarganya jatuh miskin.
Dikarenakan Sang ibu mendonasikan sebagian besar harta keluarganya sejak bergabung dengan sekte tersebut.
Gereja Unifikasi sangat anti-komunis dan dianggap banyak pihak dan petinggi agama Kristen sebagai aliran sesat. Akan tetapi aliran tersebut cukup populer di Jepang dan Amerika Serikat hingga memiliki kedekatan dengan pejabat dan petinggi negara.
Pekan lalu media Jepang, Asahi Shimbun menyebut ada sekitar 40 persen pejabat pemerintah Jepang memiliki hubungan dengan Gereja Unifikasi.
Para pejabat tersebut diantaranya wakil menteri, sekretaris parlemen dan anggota kabinet lain dari partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).
Beberapa pejabat bahkan mengaku secara terbuka berhubungan dengan kerja Unifikasi tersebut.
Misalnya Wakil Menteri Senior di Kantor Kabinet, Yoshiaki Wada mengatakan dia masuk keanggotaan gereja sebelum pemilihan Majelis Rendah pada Oktober 2021.
Pertengahan Agustus lalu, PM Fumio Kishida, bahkan memecat sejumlah menteri yang diduga terkait dengan Gereja Unifikasi. Langkah ini ditempuh untuk menggenjot popularitas partainya.
