Kabarberita.id– Hari ini, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jakarta.
Sepekan lalu sebelum pelantikan, muncul kebijakan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk moratorium (mencabut) reklamasi teluk Jakarta.
Padahal dalam janji kampanye Anies-Sandi, saat mencalonkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI salah satunya menolak soal reklamasi.
Reaksi Anies
Terkait itu, Anies masih enggan menanggapi soal pencabutan pemberhentian sementara (moratorium) reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Saat dimintai penegasan soal sikapnya pada proyek reklamasi, Anies tidak menjawab.
Dia hanya menyebut programnya sama seperti saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Lho kok ditanya. Anda lihat program kita, ada yang berubah apa di program?” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.
Anies menuturkan, dia baru akan berkomentar soal reklamasi setelah dilantik dan resmi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Nanti deh soal itu semuanya sesudah saya bertugas, sekarang saya masih warga negara biasa. Pokoknya saya nanti jawab reklamasi sesudah tanggal 16, sekarang saya enggak dulu,” kata dia.
Tak hanya itu, Anies juga enggan menanggapi pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut tak usah ribut-ribut soal reklamasi apabila tidak setuju.
Anies masih menutup rapat-rapatnya sikapnya soal reklamasitersebut.
Lanjutkan Reklamasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan.
Terlebih, Luhut juga telah mengeluarkan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi bagi pengembang pulau C, D, dan G.
Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan, seluruh pihak dilibatkan dalam kajian reklamasi tersebut.
Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
“Khusus untuk (keputusan keberlanjutan reklamasi) Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut (PT Muara Wisesa Samudra),” kata Luhut, Minggu (8/10/2017) dikutip dari Kompas.com.
Luhut menjelaskan, PT Muara Wisesa Samudra telah menyelesaikan permintaan PLN untuk mencari solusi agar reklamasi tidak mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang.
Menurut Luhut, PT Muara Wisesa Samudra membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang akan disalurkan ke PLTU Muara Karang.
Kepentingan China?
Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengaku kecewa pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Dirinya mengaku paham bahwa proyek tersebut diteruskan cuma untuk mengakomodir kepentingan asing.
“Kedua ini saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng,” kata Amien kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
“Lagi-lagi untuk siapa, menurut saya ini subordinasi kepentingan China jadi kalau saya menafsirkan China itu punya strategi Obor (One Belt One Road),” tambahnya.
Mantan Ketua MPR itu menjelaskan, bahwa reklamasi untuk memfasilitasi kepentingan jalan dari Indonesia ke Laut China Selatan.
Untuk itu dirinya menilai bahwa memang reklamasi dibuat bukan untuk rakyat Indonesia.
“Yaitu jalan sutera lautan dari Beijing, laut timur china Laut Selatan China, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia, Angola sampai ke Mesir nerobos Sues, Turki, Rotterdam. Jelas sekali reklamasi adalah subordinat memfasilitasi kepentingan jalan sutera laut china itu. Ini jelas bukan untuk kita,” katanya.
Lebih lanjut Amien berharap bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru bisa memegang janjinya untuk tidak melanjutkan reklamasi.
“Kita jadi negara budak makanya mudah-mudahan Gubernur baru dan wakilnya tetap-tetap keukeh memegang janjinya,” katanya.
Penulis: Hasanudin Aco
