Jakarta, KabarBerita.id — Pemerintah berjanji akan memberikan akses ke komisi nasional hak asasi manusia guna menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di desa Wadas Purworejo Jawa tengah.
Hal itu disampaikan oleh deputi lima kepala staf presiden Jaleswari Pramodawardhani ketika selesai rapat koordinasi pemerintah tentang desa Wadas.
Danny Sapaan akrab Jaleswari mengatakan pihaknya akan mendorong Komnasham membuka teman teman di desa Wadas kepada publik.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan memakai pendekatan persuasif dalam pembangunan bendungan benar. Pemerintah akan mengedepankan pendekatan budaya pada kebijakan tersebut.
Hal ini sama seperti yang disampaikan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MD.
Ia mengatakan bahwa pemerintah akan mengutamakan dialog dengan tokoh masyarakat setempat.
Sebelumnya pemerintah telah mengarahkan polisi ke desa Wadas untuk mengamankan pengukuran lahan Bendungan bener.
Kebijakan tersebut menuai kritik dikarenakan kedatangan polisi disertai dengan tindak kekerasan terhadap warga.
Polisi memperluas persekusi warga yang telah menolak pembangunan tambang batu andesit yang akan menjadi penyokong bendungan bener.
Irjen Ahmad Lutfi selaku Kapolda Jawa tengah, mengatakan bahwa ia telah menarik anggotanya dari Wadas.
Mengenai patroli menggunakan anjing pelacak putri hanya mengatakan bahwa itu merupakan kebijakan sementara.
