Jakarta, KabarBerita.id — Petisi mendesak Pembatalan rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan timur, yang diinisiasi oleh Busyro Muqoddas mantan komisioner komisi pemberantasan korupsi serta Faisal Basri Ekonom senior sudah ditekan dari 11ribu orang hingga Senin (7/2).
Tercatat Petisi tersebut di unggah di change.org dengan judul “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara” Yang sudah ditetapkan oleh 11482 orang Pada pukul 11.05 WIB.
Para Inisiator tersebut mengajak seluruh warga Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap petisi yang dibuat, supaya Jokowi menghentikan rencananya pemindahan dan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.
Mereka menilai bahwa pemindahan IKN ditengah Pandemi covid adalah keputusan yang salah.
“Kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tidak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibukota negara,” tulis petisi itu.
Mereka menilai pemerintah harus fokus untuk menangani varian baru Omicron yang membutuhkan dana lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saat ini.
Selain itu pemerintah punya utang luar negeri yang cukup besar, defisit APBN melebar di atas 3% juga penerimaan negara turun.
“Akan sangat bijak apabila presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut,” ujar para inisiator.
Azyumardi Cendekiawan muslim Yang sebagai salah satu pihak tercatat sebagai menggalang petisi tersebut, mengatakan petisi ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan.
Ia mengatakan bahwa pada dasarnya Petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis menghimbau untuk presiden Joko Widodo tidak membangun IKN baru.
Sebelumnya, Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Mengatakan bahwa rencana pemerintah memindahkan IKN merupakan upaya yang menunjukkan Indonesia bukan hanya pulau Jawa.
Edi mengatakan bahwa dengan keputusan ini Jokowi ingin mengurangi kesenjangan antara pulau Jawa dan pulau yang lain.
Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin mengubah Stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa.
Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan juga yang lainnya. Ia mengakui bahwa keseriusan pemerintah yang akan memindahkan ibukota lewat mengesahkan UU ibukota negara. Budi juga setuju apabila IKN menjadi sejarah Negara.
