JAKARTA, Kabarberita.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa empat saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.
“Empat saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Adiputra Kurniawan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (9/10/2017).
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.
Empat saksi yang akan diperiksa, Ketua Pokja Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun 2016 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak Salim, Bagian Administrasi PT Adhi Guna Keruktama Asep Alfan, PNS Sekretariat Ditjen Perhubungan Laut Sri Rejeki, dan karyawan swasta Oscar Budiono.
Selain itu, KPK juga dijadwalkan akan memeriksa Adiputra Kurniawan sebagai saksi untuk tersangka Tonny Budiono.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami aliran dana dari PT Adhi Guna Keruktama kepada Tonny Budiono.
“Jadi, indikasi aliran dana itu terus kami kembangkan lebih lanjut dalam kasus ini, ada indikasi suap dan indikasi gratifikasi yang diduga diterima oleh tersangka. Kami juga didalami terkait tanggung jawab kerja perusahaan tersebut terkait dengan proses-proses di Ditjen Perhubungan Laut,” kata Febri.
Febri pun menyatakan KPK masih menggali informasi-informasi dan menguraikan lebih rinci terkait dengan indikasi penerimaan suap atau gratifikasi yang diterima Tonny Budiono.
Salah satu yang didalami adalah soal sumber dan aliran dana yang terdapat pada 33 tas saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Tonny Budiono.
Sebelumnya, KPK telah merinci jumlah uang yang berada di dalam 33 tas saat operasi tangkap tangan terhadap Tonny.
Uang yang ditemukan KPK pada operasi tangkap tangan di lokasi kediaman tersangka Tonny Budiono di Mess Perwira Ditjen Hubla, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.
Diduga pemberian uang oleh Adiputra Kurniawan kepada Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Adiputra Kurniawan disangkakan melanggar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.
Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Tonny Budiono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
