Padang, KabarBerita.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi dalam pembukaan Peluncuran Proyek Penguatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumbar (SSF Project) di Hotel Mercure, Padang, Jumat (8/10) mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bertekad jadikan Sumbar sebagai Provinsi yang mempelopori implementasi spirit perhutanan sosial di Indonesia dengan memperluas areal perhutanan sosial.
Dijelaskannya Pemprov Sumbar juga berupaya menjadikan lokasi dan kelompok perhutanan sosial sebagai basis dalam pembangunan kehutanan ditingkat tapak.
Terkait perhatian dari Kementrian LHK dan Mahyeldi Lembaga donor World Bank atas program SSF di Sumbar, Mahyeldi mengungkapkan rasa terimakasihnya.
Proyek SSF yang bernilai 14,7 juta US Dollar dengan berpusat di 45 desa sasaran di Kabupaten 50 Kota dinilai Mahyeldi sangat tepat karena memiliki fungsi sebagai amunisi tambahan dalam proses penyelenggaraan Perhutanan Sosial selain peran Dinas Kehutanan/KPH/NGO.
Mahyeldi menginformasikan 81,97 persen Desa/Nagari di Provinsi Sumbar terletak didalam dan sekitar hutan yang memiliki penduduk cukup banyak dengan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan. Rata-rata mata pencahariaannya adalah petani yang memanfaatkan lahan terbatas. Luas lahan usaha, jenis komoditi dan nilai tambah produk kehutanan tersebut bisa bertambah dengan akses kelola kawasan hutan lewat perhutanan sosial ini, namun tetap menjaga kelestarian hutan.
Gubernur meminta dukungan dari sisi perencanaan dan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan berbasis perhutanan nasional Bupati dan Walikota seluruh Sumbar sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal peran Pemda dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan nasional.
Hadir juga Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kemen LHK, Bambang Supriyanto via virtual dalam acara kick off meeting ini.
Bambang menjelaskan Sumbar dipilih karena memiliki keanekaragaman hayati serta komitmen tinggi dari pemerintah provinsi.
Ia berharap Kabupaten 50 kota bisa menjadi daerah percontohan dalam tata kelola peniagaan hutan dan juga tata kelola usaha untuk percepatan perubahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat projek ini.
Diharapkan dalam 5 tahun kedepan projek ini berhasil. Pelestarian lingkungan hidup tetap dikedepankan sembari menguatkan proses fasilitasi dan sinkronisasi.
Sementara itu, Safaruddin selaku Bupati Lima Puluh Kota berterimakasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menempatkan kegiatan ini di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ia mengatakan hutan yang terdapat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Sumbar adalah sumber energi dan sumber air tidak hanya untuk masyarakat Sumbar namun juga Riau dan Jambi.
