Jakarta, KabarBerita.id — Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, menilai koordinasi BPBD Cianjur, Jawa Barat dengan BNPB belum baik, sehingga kekurangan saat penanganan bencana tidak terakomodir dan terkesan lambat.
Dia mengungkapkan hampir setiap tahun di Cianjur terjadi bencana pergerakan tanah dan longsor yang dampaknya hanya menutup jalan, merusak pemukiman warga, hingga mengakibatkan korban jiwa.
“Seharusnya ini menjadi perhatian lebih dari pemerintah daerah ataupun pusat melalui BNPB. Koordinasi dari BPBD di Cianjur, harus lebih banyak dijalin agar kekurangan saat penanganan bencana terakomodir,” katanya pada wartawan Kamis (5/10).
Dia menjelaskan, sangat terlihat kelemahan BPBD Cianjur, dalam berkoordinasi sehingga perlu ada peningkatan komunikasi dengan pusat. “Apapun yang dibutuhkan bisa diajukan, kalau pemerintah daerah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan penanganan kebencanaan,” katanya.
Pihaknya juga mendorong untuk peningkatan SDM di BPBD Cianjur, karena dengan personel yang terbatas penanganan bencana tidak akan berjalan maksimal, ditambah lokasi kantor yang terletak di tengah kota membuat penanganan bencana di selatan terkesan lambat.
“Harus ada posko lain dengan SDM yang ditambah di sejumlah wilayah rawan bencana, BNPB harus membantu BPBD Cianjur, untuk merealisasikan hal tersebut. Kami akan membantu agar BNPB agar memberikan perhatian lebih terhadap wilayah rawan bencana termasuk Cianjur,” katanya.
Lemahnya perhatian dari pemerintah pusat ke daerah terkait kebencanaan tampak dari kurang maksimalnya BPBD Cianjur, melakukan penanganan karena kurangnya SDM serta sarana dan prasarana yang terbatas, meskipun Cianjur jadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“Kami akan membantu agar BPBD Cianjur, dapat melakukan penanganan dengan cepat tanpa terkendala serta mendorong BNPB untuk turun ke Cianjur, membantu pergerakan tanah yang terjadi di sejumlah kecamatan karena mengancam banyak rumah warga yang terpaksa mengungsi,” katanya.
