Purwakarta, KabarBerita.id — Pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menolak politik transaksional menyusul beredarnya surat rekomendasi “bodong” penetapan cagub/cawagub Pemilihan Umum Gubernur Jabar 2018.
Seluruh pengurus dan kader Golkar Purwakarta berkumpul di kantor DPD Golkar Purwakarta, Sabtu (23/9), menyikapi beredarnya surat rekomendasi “bodong” terkait penetapan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai cagub/cawagub dari Partai Golkar pada Pilgub Jabar.
Meski beredarnya surat itu telah dibantah Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham dan dinyatakan kalau surat rekomendasi itu merupakan surat bodong karena tanpa tanggal dan stempel, para kader Golkar di Purwakarta tetap mempertanyakan beredarnya surat tersebut.
Mereka menengarai telah terjadi politik transaksional di DPP Golkar yang mengakibatkan rekomendasi untuk Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jabar pada Pilgub Jabar tidak kunjung keluar.
Saat para pengurus dan kader Golkar di Jabar menantikan surat rekomendasi pencalonan untuk Dedi Mulyadi, yang terjadi justru sebaliknya, muncul rekomendasi untuk individu diluar.
“Langkah Partai Golkar pada awal Agustus lalu sudah logis dan sesuai mekanisme partai, juga sesuai mekanisme perkaderan. Kang Dedi Mulyadi ditetapkan sebagai kader yang maju pada Pilgub Jabar. Mengapa suratnya sampai hari ini ditahan? Kok malah muncul surat atas nama orang diluar partai dan kader muda,” kata Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta Syarif Hidayat.
Terkait itu, ia mengajak para pengurus dan kader DPD Golkar di kabupaten/kota lain di Jabar bersama-sama mempertanyakan kepada DPP Golkar tentang lambannya sikap Golkar dalam menghadapi Pilgub Jabar 2018.
“Pekan depan kita mulai komunikasikan dengan DPD kabupaten/kota di Jabar untuk mempertanyakan sikap DPP Golkar di Pilgub Jawa Barat. Kita tidak ingin dalam partai ini ada hal yang bersifat transaksional,” kata dia.
