Jakarta, KabarBerita.id — Produsen busana H&M menghilang dari pencarian internet China usai mengeluarkan komentar mengenai dugaan kerja paksa kelompok Uighur di pabrik kapas di Xinjiang. H&M juga menyatakan bahwa mereka takkan lagi menggunakan produk dari pabrik kapas di sana.
Merek ritel pakaian asal Swedia itu pada hari ini sudah tak lagi muncul di platform e-commerce utama China termasuk Alibaba dan JD.com.
Keputusan ini merupakan bentuk sanksi dari pemerintah China yang memang memiliki kewenangan luas untuk menghukum perusahaan yang tidak mendukung kebijakan resmi.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah merek seperti Nike, adidas, dan H&M memang telah menjadi bulan-bulanan rakyat China di media sosial Weibo. Gerakan pemboikotan terhadap produk tersebut juga mulai meluas.
“Pakaian H&M; adalah pakaian usang. Mereka tidak pantas mendapatkan kapas Xinjiang,” tulis salah satu komentar dari netizen China di Weibo, Kamis (25/3).
Puluhan selebriti China juga pada pekan ini memutuskan kontrak mereka dengan merek-merek tersebut sebagai bentuk dukungan pada pabrik kapas di Xinjiang, sementara media pemerintah menuduh H&M dan merek lain mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari China sambil mengkritik.
Buntut Sanksi
Sebelumnya Pemuda Partai Komunis yang berkuasa telah melancarkan serangan terhadap H&M menyusul keputusan Uni Eropa mengikuti langkah Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi kepada pejabat China yang disalahkan atas pelanggaran di Xinjiang.
Kemudian, melansir AP News, pemerintah China mengumumkan hukuman terhadap sembilan warga Inggris dan empat institusi. Mereka dilarang mengunjungi China atau melakukan transaksi keuangan dengan warga dan lembaganya.
Lebih dari satu juta warga Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya diduga telah dikurung di kamp penahanan di Xinjiang, berdasarkan laporan berbagai peneliti asing. Pihak berwenang di sana dituduh memberlakukan kerja paksa dan memaksa pengendalian kelahiran.
Namun pemerintah China menampik tudingan tersebut dan mengatakan kamp itu adalah pelatihan kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi.
