Jakarta, KabarBerita.id — Inggris akan meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diberikan akses ke Xinjiang, China untuk menyelidiki laporan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, Senin (22/2).
“Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus dan saya ulangi harus diberikan akses yang mendesak dan tak terbatas ke Xinjiang,” katanya.
Seruan itu digaungkan Raab bersamaan dengan kembalinya Inggris ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta mengutuk catatan HAM sesama anggota, China dan Rusia.
Raab juga menyoroti masalah di Myanmar dan Belarus.
Raab akan merujuk pada laporan pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap perempuan.
“Itu terjadi dalam skala industri,” ujarnya seperti dilaporkan Kementerian Luar Negeri Inggris
China dikecam lantaran mendirikan kompleks di Xinjiang yang digambarkan Beijing sebagai “pusat pelatihan kejuruan” untuk membasmi ekstremisme dan memberi warga keterampilan baru. Namun pengkritik China menyebut itu merupakan kamp konsentrasi.
PBB menyebut setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.
Pemerintah China telah berulang kali menyampaikan minoritas Muslim di Xinjiang menikmati hidup layak. Upaya wartawan untuk melaporkan secara independen di wilayah tersebut sering kali dibendung oleh pihak berwenang.
Pemerintah China menghadapi tekanan kuat untuk menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.
Pada 19 Januari, Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah China melakukan genosida di Xinjiang. AS menggambarkan itu sebagai upaya sistematis untuk membasmi etnis Uighur.
Menlu AS yang baru Antony Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Biden mendukung temuan genosida tersebut.
Raab juga akan mengangkat perlakuan terhadap kritikus Rusia Alexei Navalny, krisis di Myanmar dan situasi di Belarus. Dia akan menjabarkan langkah-langkah yang diambil Inggris untuk mengatasi masalah ini, termasuk pemberian sanksi.
