Jakarta, KabarBerita.id — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merespons tuduhan eks Sekretaris Umum FPI, Munarman terkait potensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia usai pihaknya memblokir puluhan rekening FPI.
Ketua PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan tuduhan Munarman tersebut tak berdasar. Apalagi, jika disebutkan bahwa pemblokiran rekening FPI dapat memicu rush money.
“Sangat tidak berdasar. Seperti sering saya katakan. Kami sering memblokir rekening nasabah dari segala jenis kejahatan,” kata Dian, Rabu (20/1).
Dian menegaskan langkah pemblokiran rekening untuk kepentingan analisis transaksi keuangan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, sistem keuangan dan perekonomian di Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan dunia internasional apabila tidak melakukan langkah pemblokiran tersebut.
“Karena kita dianggap membiarkan sistem keuangan kita dipakai oleh segala jenis kejahatan,” ujarnya.
Menurutnya, analisis dan pemeriksaan yang dilakukan PPATK tersebut dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya pemanfaatan sistem keuangan untuk tujuan yang melanggar aturan perundang-undangan.
PPATK pun, kata Dian, memastikan bahwa rekening tersebut akan dapat diakses lagi apabila hasil analisis yang dilakukan pihaknya telah rampung dan tidak ditemui masalah pelanggaran hukum.
Namun, Dian belum dapat merinci lebih lanjut terkait dugaan yang sedang didalami oleh pihaknya terhadap transaksi-transaksi keuangan FPI usai organisasi tersebut dilarang beraktivitas oleh pemerintah.
“Nanti akan jelas setelah kami serahkan hasil analisis dan pemeriksaan kepada kepolisian,” katanya.
Sebagai informasi, Munarman sebelumnya memprotes langkah PPATK tersebut lantaran dapat menimbulkan pikiran dan stigma negatif di tengah masyarakat. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa penguasa dapat berlaku seenaknya sendiri dalam memblokir rekening seseorang.
Rush Money adalah fenomena ketika masyarakat berbondong-bondong menarik simpanan mereka di bank. Aksi ini bisa menggembosi perekonomian sebuah negara.