Jakarta, KabarBerita.id — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai meningkatnya utang luar negeri (ULN) Indonesia tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan, selama utang tersebut digunakan untuk menggerakkan ekonomi.
“Jangan karena utang naik kemudian dianggap sudah masalah besar itu. Yang paling penting adalah utangnya dipakai untuk menggerakkan ekonomi untuk bangun infrastruktur, untuk bangun kawasan industri, untuk bangun KEK, dan sebagainya,” ujar Darmin usai rapat koordinasi membahas penertiban importir berisiko tinggi di Jakarta, Selasa (1/8).
Darmin menuturkan, pemerintahan Presiden Jokowi-JK saat ini memang fokus untuk membangun infrastruktur, yang memang membutuhkan dana besar. Salah satu alternatif perolehan dana tersebut yakni memang dari utang.
“Pemerintah tidak hanya fokusnya infrastruktur walaupun pemerintah memang cukup mengutamakan infrastruktur. Kenapa? karena memang itu yang paling tertinggal di kita. Soal utang ya kita tidak bikin apa-apa juga kita harus bayar utang banyak loh, bukan pemerintahan ini saja yang bikin utang, dari dulu udah ada utang,” ujar Darmin.
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2017 tercatat 333,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,5 persen (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan tahunan ULN sektor publik meningkat, sedangkan ULN sektor swasta menurun.
Posisi ULN sektor publik pada Mei 2017 tercatat 168,4 miliar dolar AS (50,5 persen dari total ULN) atau tumbuh 11,8 persen (yoy), lebih tinggi dari 9,2 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat 165,2 miliar dolar AS (49,5 persen dari total ULN) atau turun 0,1 persen (yoy), lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pada April 2017 yang sebesar 3,2 persen (yoy). Menurunnya ULN swasta tersebut disebabkan oleh ULN lembaga keuangan (Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB) sementara ULN swasta non keuangan (Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan/PBLK) meningkat.
