Jakarta, KabarBerita.id — Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan di Sulawesi Barat baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, rusak akibat gempa. Sebanyak 39 sekolah diantaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan.
Di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan. Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.
Di Kabupaten Polewali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman, dalam keterangannya, Selasa (19/1).
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Saat ini pengiriman bantuan dari seluruh unit utama Kemendikbud di Jakarta sedang dalam perjalanan untuk disalurkan ke pos pendidikan. Bantuan terdiri dari bantuan logistik untuk kebutuhan pengungsi, tenda pengungsi, tenda ruang kelas darurat, bantuan perlengkapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk pencegahan Covid-19, serta perlengkapan belajar siswa.
Selanjutnya, Kemendikbud akan memberi bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial. Di antaranya adalah pengadaan sekolah darurat yang mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, penyelenggaraan pembelajaran darurat, dan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta menurunkan tim untuk mendukung pembelajaran darurat tersebut.
“Dukungan teknis (yang kami lakukan yaitu) pengelolaan Pos Pendidikan, koordinasi dan kebijakan pendidikan darurat, pendataan, fasilitasi sekolah darurat dan dukungan psikososial,” kata Hendarman.
