Lombok, KabarBerita.id — Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Hj Sitti Rohmi berjanji akan menyiapkan stimulus khusus untuk membantu anak buruh migran asal NTB yang ditinggal bekerja orang tuanya ke luar negeri, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sebagai bukti komitmen dan keberpihakan nyata, kami (Zul Rohmi) akan membuat affirmative action bidang kesehatan dan pendidikan khusus anak TKI yang miskin, termasuk melakukan pendataan secara menyeluruh jumlah anak dan keluarga buruh migran yang miskin,” kata Sitti Rohmi menanggapi komitmen pasangan Zulkieflimansyah-Rohmi terhadap buruh migran dan masa depan anak dan keluarganya di Lombok Timur, Rabu.
Sitti-Rohmi mengaku merasa prihatin terhadap nasib keluarga dan anak anak TKI/TKW atau buruh migran NTB yang ditinggal bekerja ibu bapaknya ke luar negeri.
Keprihatinan Sitti Rohmi ini karena rata-rata nasib anak anak TKI/TKW asal NTB kurang mendapatkan perhatian yang lebih serius dari sejumlah pihak yang berkompeten, khususnya dari sisi keberlanjutan pendidikan dan jaminan kesehatan.
Padahal NTB dikenal sebagai provinsi kantong buruh migran nomor tiga dari seluruh Indonesia. Data BP3TKI tahun 2016 buruh migran resmi yang keluar negeri mencapai 22.902 orang. Data ini menurun dibanding tahun 2015 mencapai 28 ribu orang. Besarnya animo warga NTB mengais rezeki ke luar negeri salah satunya disebabkan minimnya lapangan kerja dan pengangguran.
Sitti Rohmi mengatakan sebagai pahlawan devisa, seharusnya kehidupan sosial dan ekonomi keluarga dan anak-anak TKI mendapatkan atensi dari para pemangku kepentingan. Hal ini agar para TKI merasa diperhatikan oleh pemerintah atas jerih payahnya sebagai pahlawan devisa.
Di sisi lain Sitti Rohmi membeberkan data dan fakta bahwa remitansi atau kiriman uang TKI asal NTB Januari – April tahun 2017 mencapai Rp458 miliar . Jumlah tersebut terinci selama triwulan pertama Januari- Maret 2017 sebesar Rp347,3 miliar dan pada April 2017 sebesar Rp110,147 miliar. Sementara itu untuk remitansi tahun 2016 secara keseluruhan tercatat Rp1,7 triliun.
“Maka sudah selayaknya ada “feedback” atau “social responsibility” yang nyata dan tepat guna diberikan oleh pemda dalam bentuk stimulus bantuan/hibah khusus untuk biaya pendidikan dan jaminan kesehatan anak-anak buruh migran miskin tersebut,” kata Rohmi.
