Jakarta, KabarBerita.id — Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan penundaan beberapa proyek infrastruktur. Itu terjadi karena adanya pelemahan rupiah dan defisit neraca berjalan, sehingga berefek pada impor untuk pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bank Dunia mengaku memahami kondisi pemerintah, namun dengan beberapa catatan.
“Jadi kami mengerti kekhawatiran Pemerintah tentang defisit neraca berjalan,” ujar Ekonom Kepala Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander dalam sesi Tanya Jawab Bersama Bank Dunia, seperti ditulis Rabu (26/9/2018).
“Ketika peredaran dolar AS semakin sedikit di luar, Anda perlu mengurangi pemakaian dolar AS dalam pembiayaan, itu adalah kekhawatiran yang valid,” imbuhnya.
Frederico melanjutkan, Indonesia memiliki ketertinggalan infrastruktur yang sangat besar. Meski melihat adanya percepatan pembangunan infrastruktur, ia menilai Indonesia masih perlu terus melakukan pembangunan.
Namun, untuk saat ini, dia memaklumi penundaan. Proyek infrastuktur butuh banyak impor, sementara Indonesia sedang mengalami defisit neraca berjalan, dan impor barang pun dibatasi oleh pemerintah.
“Mungkin (solusi penundaan) ini dalam jangka pendek, karena Anda harus mengimpor mesin, Anda harus impor kereta untuk MRT, Anda harus impor truk untuk membawa material dalam membangun jalan. Untuk jangka pendek, ya, ini punya dampak ke neraca berjalan,” tegasnya.
Dia pun mengingatkan untuk fokus pada jangka panjang. Sebab, pembangunan infrastruktur bisa menjadi investasi untuk mengurangi impor, dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi.
“Dalam jangka panjang, rel kereta, jalanan, MRT, dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi. Jadi, kami berharap Indonesia akan melanjutkan momentum untuk menutup ketertinggalan infrastruktur,” ucap Frederico.
