Bandung, KabarBerita.id — Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M Iriawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dan KPU kabupaten/kota menjamin hak pemilih pada Pilkada 27 Juni 2018.
“Saat ini Jawa Barat sudah memasuki masa akhir kampanye. Artinya waktu pencoblosan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, hingga penetapan akan segera tiba. Jamin hak pemilih, pastikan betul kelancaran dan keamanannya,” kata M Iriawan dalam siaran persnya, di Bandung, Rabu.
Sebagai Penjabat Gubernur, dia ingin pilkada di Jawa Barat sukses dan pilkada harus dimulai dan selesai dengan baik, dan aparat harus menjunjung tinggi netralitas.
“Saya harus netral karena saya pelaksana pilkada, TNI/Polri, KPU, dan semua pihak terkait, semuanya pelaksana Pilkada, harus profesional,” katanya.
Dalam Pilkada serentak 2018, kata dia, ada sejumlah indikator keberhasilan yang harus dicapai dan pilkada bisa dikatakan sukses, ditandai dengan tingginya angka partisipasi masyarakat.
“Sebaliknya, jika masih banyak masyarakat golput, berarti belum berhasil,” katanya.
Kemudian, segala prosesnya harus berjalan lancar yakni mulai dari logistik, pendistribusian berbagai macam peralatan pilkada, pemungutan suara, rekapitulasi, sampai tahap penetapan hasil perolehan suara harus bisa dipastikan kelancarannya.
Terkait kelancaran yang ia harapkan, Iriawan berpesan kepada para Ketua KPU kabupaten/ kota untuk bisa berkoordinasi dengan kepolisian di daerahnya, baik di tingkat Polres maupun Polsek.
“Kalau ada yang susah diajak koordinasi, lapor ke Ketua KPU Provinsi atau ke Penjabat Gubernur,” ujarnya.
